Saling Berbalas Kekerasan Oleh : Alamsyah

Gemuruh demonstrasi menolak kenaikan BBM diwarnai berbagai aksi kekerasan. Aksi tidak terpuji tidak hanya dilakukan oleh para demonstran dengan berbagai tindakan anarkis, namun ternyata dibalas pula oleh aparat kepolisian melalui tindakan represif yang kebablasan.

Sangat disayangkan. Keluhuran maksud demonstran menyuarakan penderitaan rakyat akan ekses kenaikan BBM ternodai dengan tindakan perusakan, penjarahan, penyanderaan kendaraan, bahkan penyerangan terhadap aparat. Padahal, demonstrasi sebagai bentuk penyampaian aspirasi akan tetap berada dalam koridor alam demokrasi sepanjang dilakukan secara etik dan sesuai aturan.

Perusakan dan pembakaran fasilitas milik negara semisal pos polisi, kendaraan dinas maupun bangunan gedung pemerintah mungkin dimaksudkan sebagai bentuk luapan kekesalan. Sebab pemerintah mengambil kebijakan tidak populis yang menyengsarakan rakyat dan aparat kepolisian seringkali dianggap musuh demonstran karena menghalangi niatannya menyampaikan aspirasi di tempat yang dituju.

Namun, tindakan itu secara tidak langsung sebenarnya merugikan rakyat sendiri. Betapa tidak. Dana yang digunakan untuk membangun gedung pemerintah dan fasilitas umum adalah berasal dari rakyat. Semakin banyak peristiwa perusakan tentu akan semakin banyak dana rakyat yang nantinya diserap untuk kepentingan pemerintah bukan untuk program kesejahteraan rakyat.

Begitu juga aksi penjarahan seperti menjarah makanan siap saji, tabung gas dan BBM di SPBU selanjutnya dibagi-bagikan kepada masyarakat malah akan menimbulkan keresahan dan hilangnya potensi keuntungan masyarakat yang akan melakukan aktifitas hidup. Ini tentu sebuah kerugian besar.

Nah, celakanya aksi kekerasan para demonstran dibalas dengan tindakan represif aparat kepolisian di lapangan, meskipun Mabes Polri telah melarang penggunaan cara-cara kekerasan dalam menghadapi aksi demonstrasi BBM. Kita lihat dalam beberapa tayangan televisi swasta atas demosntrasi hari Selasa (27/03/12), seorang mahasiswa mendapat pentungan bertubi-tubi padahal ia dalam kondisi terpojok di selokan. Ada juga  mahasiswa yang sudah tidak berdaya dihajar beramai-ramai oleh polisi hingga babak belur, bahkan ada kesaksian mahasiswa terkena peluru karet akibat kebringasan polisi.

Unjuk kekuatan oleh polisi dalam menghadapi aksi demonstrasi ternyata tidak hanya berhenti sampai di situ. Polisi bahkan melakukan tindakan kekerasan dan perampasan hasil rekaman salah satu wartawan televisi swasta. Apa salah wartawan?. Padahal, keberadaan wartawan di tengah kerumunan massa adalah demi menjalankan tugas jurnalistik dan hal itu dilindungi oleh undang-undang. Ini benar-benar sebuah tindakan represif yang kebablasan.

Harusnya, kepolisian menciptakan ide kreatif dalam penanganan aksi demo secara elegan. Langkah membuat group polisi wanita (polwan) sebagai negosiator terhadap para demostran sebenarnya merupakan langkah maju kepolisian yang perlu diapresiasi, namun harusnya tidak berhenti sampai di situ. Para polisi yang bertugas mengamankan jalannya demonstrasi harusnya dibekali dengan teknik cerdas penanganan demonstrasi serta psikologi massa supaya tidak terkesan main hantam saja.

Instropeksi Bersama

            Berdasarkan realitas aksi demonstrasi yang sering terjadi, maka masing-masing pihak yang terlibat haruslah saling instropeksi diri. Pertama, bagi para para demonstran baik itu dari kalangan mahasiswa, buruh, maupun rakyat biasa harus mengindahkan aturan yang telah ada. Tidak hanya menggunakan haknya untuk berdemo, tetapi harus menunaikan kewajibannya sebelum dan saat beraksi. Perjuangan menyuarakan penderitaan rakyat adalah keharusan, namun demonstrasi yang dilakukan harus terbebas dari tindakan anarkis.

            Kedua, aparat keamanan harus tidak menitikberatkan pada tindakan represif, bahkan membalas kekerasan dengan kekerasan. Aparat kepolisian adalah penegak hukum. Segala langkah yang dilakukan harusnya berdasarkan pada aturan hukum dan standar operasional yang telah digariskan institusinya. Bukan, ikut terpancing emosi atas segala aksi demo sehingga membalas dengan kekerasan pula. Jangan sampai polisi semakin terkesan sebagai musuh para demonstran, tetapi polisi menjadi mitra untuk mengawal penyampaian aspirasi rakyat.

            Ketiga, pemerintah dan DPR yang berperan dalam menggolkan kebijakan menaikkan harga BBM harus berpikir bahwa dampak kebijakan tersebut sangat luas dirasakan masyarakat. Maraknya aksi demo dari berbagai elemen masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat akan terkena dampak kenaikan BBM. Masyarakat tidak hanya berhitung akan harga BBM semata, namun kenaikan harga barang lainnya dan pelayanan jasa yang ikutan naik. Pemerintah jangan hanya berhitung wilayah makro-mikro perkembangan harga dan subsidi BBM. Harus dipikirkan pula, kesengsaran rakyat kecil atas meluasnya ekses kenaikan harga BBM.